Malinau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Laga Feratu, Senin (23/2/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Ia menyampaikan bahwa tahapan pembangunan daerah telah disusun secara bertahap, di mana tahun 2025 menjadi fase peletakan fondasi, tahun 2026 sebagai tahap penguatan, dan tahun 2027 diarahkan sebagai masa percepatan pencapaian berbagai program prioritas pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tema pembangunan tahun 2027 difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan berbasis digital menuju pemerintahan yang bersih, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Salah satu prioritas utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Bupati menekankan pentingnya komitmen aparatur sipil negara, khususnya guru dan tenaga kesehatan, untuk tetap menjalankan tugas di seluruh wilayah Malinau.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau seluruh 109 desa yang ada di Kabupaten Malinau.
Selain penguatan SDM, pemerintah daerah juga menempatkan transformasi ekonomi berkelanjutan sebagai prioritas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan daya saing produk lokal serta mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan jaringan internet hingga ke desa-desa guna mendukung aktivitas ekonomi digital, terutama bagi generasi muda dan pelaku usaha lokal.
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah akan mengoptimalkan penggunaan alat berat yang telah didistribusikan ke sejumlah kecamatan. Aset tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membuka akses jalan tani, memperbaiki infrastruktur desa, serta mendukung pemanfaatan lahan pertanian melalui program Pertanian Sehat.
Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan terhadap potensi pencemaran sungai, aktivitas pertambangan, serta praktik penangkapan ikan ilegal seperti penyetruman dan penggunaan racun yang dapat merusak ekosistem.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi peredaran narkoba, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menilai penanganan terhadap pengguna narkoba perlu disertai dengan upaya rehabilitasi agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di masyarakat.
Menghadapi tahun 2027, Pemkab Malinau juga dituntut untuk adaptif terhadap berbagai dinamika kebijakan nasional dan kondisi fiskal. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Bupati berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, tokoh agama, dan dunia usaha, dapat berperan aktif dalam mengawal proses perencanaan pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, maju, dan sejahtera.
