Malinau – Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H. menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja yang terampil di Kabupaten Malinau.
Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri audiensi bersama para pemilik restoran dan kafe, tokoh pemuda, organisasi perempuan, serta perwakilan pemuda gereja dan masjid se-Kabupaten Malinau. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Tebengang, Kamis (26/2/2026).
Dalam audiensi itu, Bupati menyampaikan bahwa para peserta mendapatkan berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah juga mendengarkan langsung aspirasi serta keluhan dari para pelaku usaha dan organisasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu persoalan yang banyak disampaikan adalah terkait tenaga kerja. Para pengusaha mengaku masih kesulitan mendapatkan pekerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan usaha. Bahkan, beberapa tenaga kerja disebut hanya bertahan satu hingga dua hari sebelum memutuskan berhenti karena belum siap bekerja secara maksimal dan profesional.
Menanggapi hal tersebut, Bupati menyatakan pemerintah daerah akan mengoptimalkan berbagai program pelatihan kerja serta kegiatan job hire guna menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan siap terjun ke dunia kerja. Dengan langkah ini, diharapkan kebutuhan dunia usaha dapat dipenuhi oleh sumber daya manusia yang telah dipersiapkan dengan baik.
“Pemerintah harus hadir sebagai mediator yang mempertemukan kebutuhan pengusaha dengan ketersediaan tenaga kerja. Dengan begitu, SDM yang ada benar-benar siap menjawab kebutuhan dunia usaha,” ujarnya.
Selain persoalan tenaga kerja, pertemuan tersebut juga membahas ketersediaan bahan baku untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengelola dapur MBG menyampaikan bahwa pasokan bahan pangan seperti pisang, jeruk, daging, dan hasil perikanan masih terbatas, padahal kebutuhan tersebut diperlukan setiap hari.
Menanggapi hal ini, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan, akan berupaya meningkatkan produksi lokal agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi secara berkelanjutan dari dalam daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati mencontohkan keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK), termasuk SMK SPP, yang perlu menyesuaikan jurusan dengan potensi serta peluang investasi yang ada di Malinau.
Menurutnya, jika daerah memiliki potensi di sektor tertentu, seperti tata boga atau pertukangan, maka kompetensi tersebut harus dipersiapkan sejak di bangku sekolah agar para lulusan siap masuk ke dunia kerja.
“Peluang investasi harus diikuti dengan kesiapan SDM. Jika potensi kayu kita besar, maka tenaga pertukangan perlu dipersiapkan. Begitu juga jika kebutuhan di bidang tata boga meningkat, maka jurusan tersebut harus diperkuat,” jelasnya.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap tercipta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
